ADC dan Himmah NW Adakan Diskusi “Wacana Pembubaran HTI dan Masa Depan Khilafah Islamiyah”

Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 Ali Dachlan Center (ADC) bekerja sama dengan Himmah NW Lotim mengadakan diskusi ilmiah tentang “Wacana Pembubaran HTI dan Masa Depan Khilafah Islamiyah” di Gedung Universitas Gunung Rinjani. Meskipun perencanaannya dalam waktu singkat diskusi tetap dilaksanakan dan peserta yang hadir cukup ramai mulai dari dosen, mahasiswa, aktivis, media dan aparat keamanan. Pembicara yang hadir sangat representatif mewakili berbagai unsur yang berkepentingan yakni HTI, Majelis Mujahidin Indonesia, Koordinator Gusdurian NTB dan Peneliti Senior dari ADC. Pembicara HTI diwakili oleh ust. Sulaiman, pembicara MMI diwakili oleh Ust. Taufan Iswandi, M.Si, Gusdurian NTB diwakili oleh Mastur, MA, dan peneliti senior bidang agama dan lintas budaya Dr. Saipul Hamdi, MA.

Sebelum acara diskusi dimulai, pihak panitia memberikan sambutan. Sambutan pertama oleh Dr. Hamdi selaku Direktur ADC. Dalam sambutannya Hamdi menekankan bahwa acara diskusi ini sangat penting dan perlu dibudayakan di NTB dan Lotim khususnya. Apalagi kasus HTI yang sedang ramai dibicarakan karena kebijakan pemerintah yang memutuskan pembubaran HTI. Sebagai warga negara dan akademisi harus sadar dengan kebijakan pemerintah dan fenomena sosial-politik yang terjadi di Indonesia dan NTB khususnya. Samsul Anwar selaku Ketua Himmah NW juga memberikan sambutan menyinggung relevansi system khilafah Islamiyah di Indonesia. Di beberapa negara seperti Syuriah dan Irak system khilafah dibela berdarah-darah dan mereka bernafsu mengambil kekuasaan. Anwar berharap diskusi kali ini bisa memberikan data yang akurat dari teman-teman HTI.

Setelah sambutan tersebut diskusi mulai dilakukan dengan presentasi awal oleh peneliti Dr. Hamdi. Moderator memberikan pengantar dan pertanyaan pancingan apakah HTI layak dibubarkan atau tidak. Hamdi dalam presentasinya menyatakan bahwa ada kesamaan pemikiran pendiri HTI Syaikh Taqiyudin dengan Karl Marx pendiri Sosialis. Keduanya anti kapitalis dan ide-ide mereka bersifat utopis, mustahil untuk direalisasikan. Karl Mark ingin membangun negara tanpa kelas, semua masyarakat harus mempunyai hak yang sama dalam distribusi materi dan non materi yang dijamin oleh negara. Sedangkan Taqiyudin ingin mendirikan khilafah Islamiyah yang melibatkan negara-negara Islam yang juga utopis, sulit untuk diwujudkan pada era modern sekarang ini. Hamdi juga mengkiritisi ide superstate yang ingin dibangun oleh HTI melalui khilafah Islamiyah sementara dengan negara tetangga saja kita ribut mengenai perbatasan, bagaimana membangun negara lintas negara yang tidak jelas batasannya. System nation state menjadi system yang paling stabil sementara ini, di mana warga negara membangun identitas kekuasaan mereka berdasarkan teritori wilayah.

Ust. Sulaiman, pimpinan HTI Lotim mengatakan kekecewaannya dengan komentar Dr. Hamdi yang dinilai tidak memahami ajaran HTI. Sulaiman mengajak Dr. Hamdi untuk mengaji di halakah HTI cukup dua jam dengan matikan HP, insyalah akan lebih paham dan dapat mendalami prinsip dan ajaran HTI. Selama ini terjadi kesalahpahaman yang luar biasa dengan HTI termasuk pemerintah gagal paham. Menurut Sulaiman system khilafah Islamiyah telah teruji beradab-abad dan berhasil karena didasari oleh firman Allah, bukan perkataan manusia. Jauh lebih sempurna ajaran Islam daripada Pancasila, maka tidak ada salahnya sebagai mayoritas Muslim kita menggunakan Islam sebagai dasar negara. Pancasila hanya falsafah negara bukan ideologi, sedangkan Islam adalah ideologi. Islam adalah agama yang mengajarkan semua unsur termasuk ekonomi, politik dan budaya.

Mastur mempunyai pandangan yang berbeda, Pancasila tidak bisa digantikan dengan Islam karena sudah menjadi kesepaktan dan dasar negara kita. HTI tidak memiliki hak menggantikan Pancasila, apalagi HTI tidak memiliki ikatan sejarah dalam membangun dan mendirikan Indonesia. Gerakan HTI dapat dikatakan ahistoris karena tidak mempunyai akar sejarah dan hubungan spiritual dengan rukh bangsa Indonesia. Sedangkan ustaz Iswandi lebih menyoroti kebijakan yang keliru oleh pemerintah tentang membubarkan HTI. Sistem khilafah tidak berlawanan dengan Pancasila karena sila pertama itu hanya Islam yang mencerminkan kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa. Beliau menilai pemerintah telah melakukan diskriminasi tehadap ulama dan kelompok Muslim termasuk dalam kasus Pilkada DKI. Jelas-jelas Islam melarang umatnya untuk memilih non-Muslim jadi pemimpin sesuai surat al-Maidah 51, terus apa yang dipersoalkan dengan itu. Kenapa pemerintah cenderung mendukung Ahok, dan sekarang membubarkan HTI yang dinilai terlalu berlebihan dan mengada-ada. Kebijakan ini juga dinilai sebagai bentuk balas dendam politik pemerintah karena kalah dalam Pilkada.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Para penanya mayoritas ingin mengetahui respon dari tokoh HTI terhadap kebijakan pemerintah yang membubarkan mereka. Selain itu muncul juga pertanyaan tentang hubungan Pancasila dan Islam, dan juga setuju jika HTI dibubarkan atau tidak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *