Ceremonial Hari Pangan Sedunia (HPS)

            Apa sih arti hari peringatan? Apakah sekedar untuk mengingat. Jika diartikan seperti ini maka hari peringatan adalah tidak lain hanyalah sebuah acara seremonial  yang kemanfaatannya tidak lebih berguna dari pesta yang menghambur-hamburkan banyak biaya. 

            Lalu apa arti hari peringatan yang lebih bermakna? Hari peringatan hanya bisa diberi makna positif  bila dikaitkan dengan proses membangun dan dinamika pembangunan. Oleh karena itu hari peringatan adalah di mana hari masyarakat yang memperingati kembali merenungi sekaligus melakukan evaluasi apa yang telah dilakukan, apa yang masih kurang dan bagaimana cara memperbaiki kekurangan-kekurangan itu.

            Begitu pula dengan hari peringatan pangan sedunia yang seharusnya dapat membuat masyarakat terutama para pemegang kebijakan untuk merenungi; seberapa besar dan atau seberapa banyak kebijakan-kebijakan atau program-program yang bermanfaat bagi pembangunan pangan? Peringatan HPS dalam konteks Indonesia adalah hari di mana para elit pemimpin negeri ini bersama –sama melakukan otokritik bagi diri mereka atas semua tindakan  yang telah diambil dan dijalankan bagi politik pertanian Indonesia.

            Mengapa politik pertanian? ya karena pertanian adalah ujung tombak dari produksi pangan. Seharusnyalah petani mendapatkan tempat yang terhormat atas semua jerih payahnya dalam rangka produksi pangan walaupun mungkin mereka harus berhadapan dengan kondisi yang selalu menyudutkan mereka. Betapa tidak, petani Indonesia seolah-olah dikondisikan dalam posisi “maju  kena, mundur pun kena”.  Ketika petani Indonesia harus berproduksi mereka terganjal dengan mahalnya harga pupuk dan obat-obatan, belum lagi mereka harus dibebani biaya operasi. Sementara di sisi lain, ketika mereka harus menjual  produksi pertanian, mereka berhadapan dengan kondisi harga yang tidak berpihak kepadanya.    

            Oleh karena itu lewat momentum  peringatan HPS ini  pemerintah harus mencoba berusaha melindungi para petani sebagai penghasil pangan. Ironis bila para petani sebagai penghasil pangan tetapi mereka sekaligus yang berhadapan dengan kerawanan pangan.  Buktinya adalah sebagian besar yang menerima program Raskin adalah petani Indonesia sendiri. Saatnya petani Indonesia diberikan proteksi karena jika tidak maka lebih baik Indonesia tidak perlu  berbicara hari pangan apalagi membesar-besarkannya.

            Seharusnya dalam era keterbukaan ini Indonesia harus dapat memerankan politik pertaniannya, karena pertanian bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang fundamental untuk tata social-ekonominya. Jika memang pemerintah benar-benar melakukannya maka itu artinya telah berusaha membangun fondasi perekonomian Indonesia yang paling dasar. Selanjutnya petani sebagai penghasil pangan tidak lagi menjadi masyarakat yang rawan pangan.

Pesan Sedunia

            Sebenarnya sumber daya cukup tersedia bagi semua, namun semua orang tidak mempunyai akses terhadap sumber daya itu. sumber daya yang benilai cenderung tersebar tidak merata. Dan itulah persoalan ekonomi-politik, yaitu persoalan “who gets what, when, how, and how much” (Maso’ed : 2003).

            Berangkat dari argument di atas maka kelangkaan sumber daya seperti pangan misalnya bukan semata-mata  hilang atau telah habis sama sekali, tetapi persoalannya adalah siapa mau menguasai siapa, siapa yang mau lebih dari siapa. Jika ditarik dalam konteks Indonesia maka Indonesia adalah negeri kaya makmur sampai-sampai diabadikan dalam sebuah syair lagu yang melegenda, “kata orang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu jadi tanaman. Bukan lautan tapi kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada ombak, tiada badai ikan dan udang menghamipri dirimu”.

            Oleh karena itu masyarakat Indonesia patut bersyukur atas anugerah itu yang ia tuangkan dalam sila pertama pancasila. Persoalan selanjutnya adalah mampu tidak syukur itu dijaga oleh para elit negeri ini. Fenomenanya sepertinya belum atau masih jauh dari syukur itu. Para elit negeri ini enggan berkorban karena mereka sudah  terlena dengan kehidupan mewah dan hedonis. Para elit negeri ini tidak mau ambil resiko walaupun reisko itu tidak besar, para elit negeri ini takut kehilangan kewibawaan di depan istitusi-institusi global seperti WTO,  badan-badan keuangan internasional dan di depan Negara-negara maju yang menjadi lokomotifnya.

            Ia, pemerintah sampai hari ini tidak berani berbalik arah membela kaum petani sebagai penyedia pangan karena terikat oleh monster-monster global yang selamanya terus menghisap kekayaan negeri-negeri kaya seperti Indonesia. Sementara itu mereka terus-menerus mengkampayekan program-program kesejahteraan bagi semua tetapi tidak pernah menyentuh persoalan strategis dalam rangka untuk kesejahteraan semua. Sedang di lain sisi pemerintah Indonesia sepertinya acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakat petani.

            Lewat momen HPS ini pula diharapakan institusi-instiusi global itu tidak lagi berkampanye kosong atas nama kesejahteraan masyarakat Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sementara itu kebijakan-kebijakan mereka sama sekali jauh dari semangat untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat  karena system double standar yang terus bekerja. Jika petani Indonesia sebagai penyedia pangan ditarik subsidinya mengapa petani-petani Negara-negara maju malah diproteksi?

HPS di NTB

            Walaupun NTB baru saja memulai mencoba merintis pembangunan berbabsis potensi local dengan mencoba memperhatikan pertanian, perkebunan dan peternakan pantas mendapatkan apresiasi sehingga wajarlah kiranya NTB dijadikan tempat pusat peringatan HPS. Harus diakui secara jujur bahwa NTB di bawah kepemimpinan BARU adalah prototype pembangunan yang pantas dibanggakan lantaran keberaniannya untuk berusaha mewujudkan kemandirian masyarakat. Lewat program-program unggulan yang berbasis pertanian dan potensi local itulah kemandirian  tercermin.

            Dengan dipusatkannya HPS di NTB yang ke 30 diharapkan masyarakat NTB khususnya pemerintah dan jajarannya dapat bekerja lebih giat lagi dalam rangka terus memacu percepatan pertanian. Andai saja semua daerah  mencoba untuk memperhatikan pembangunan pertanian dengan lebih serius mungkin ada harapan untuk mendesak pemerintah pusat guna mengkaji ulang kebijakannya terhadap pertanian Indonesia secara nasional. Hal itu patut menjadi cita-cita bersama agar supaya HPS tidak sekedar  menjadi acara rutin yang tidak memberi makna besar bagi kemajuan pembanguan pertanian untuk pangan.    

            Tak pelak lagi, persoalan ini sangat mendesak karena sebagaimana disaksikan bersama bahwa yang selalu menjadi pesakitan dalam setiap gejolak ekonomi social adalah petani sendiri. Petani selalu menjadi sasaran empuk berbagai persoalan ekonomi-politik karena memang pembangunan pertanian di Negara agraris ini tidak dilakukan sepenuh hati. Sampai kapan para petani harus sepert ini?

            Sebagai ilustrasi patut disimak kasus para petani tembakau di NTB. Walaupun menanam tembakau penuh resiko mereka terus mencoba mengadu peruntungan. Puncak kesulitan itu terjadi ketika ada isu konversi BBM, sehingga mereka terpaksa harus menggunakan bahan bakar yang lain seperti Batu bara dan kayu. Celakanya persolan tidak kujung berakhir, batu bara sebagai bahan bakar ternyata tidak ramah lingkungan dan menuai kritik dari berbagai pihak. Sedangkan dengan menggunakan kayu sebagai bahan bakar bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah selama ini yang “one man one tree”.

            Segala upaya telah ditempuh, muncul fatwa haram rokok. Ooh petani..apakah kalian masih bertahan? Masih, mereka tetap menanam tembakau, karena menanam tembakau kata mereka lebih tinggi harga jualnya dari pada menanam yang lain. Inilah potret petani Indonesia yang mestinya menyentuh nurani para elit negeri ini untuk tidak main-main dengan politik pertanian.

            Lewat HPS di NTB pemerintah harus terus berjuang melindungi petani sehingga jika haram rokok difatwakan mereka bisa menanam produk pertanian yang lain. Hal ini hanya dapat diwujudkan jika pemerintah melindungi petani Indonesia secara politik. Selamat merayakan HPS.

Ahmad Efendi, Msi

ADC. Tulisan Ini pernah dimuat di Lompos, 30 Sept. 2010

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *