Memberdayakan Petani Indonesia

Indonesia dikatakan sebagai Negara agraris karena sebagaian besar penduduknya bermata  pencaharian utama sebagai petani.  Pertanian dapat dikatakan sebagai tulang punggung kehidupan masyarakat desa karena pada umumnya masyarakat desa bermata pencaharian petani. Sementara sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan. Sedang mata pencaharian  seperti, sopir, pedagang dan  yang lain dapat dikatakan sebagai mata pencaharian sampingan.

            Pertanian seolah begitu dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga masyarakat desa dapat diidentikkan sebagai masyarakat petani. Namun demikian jikalau ditelisik lebih jauh ternyata pertanian mempunyai setumpuk persoalan yang tidak sederhana. Persoalan-persoalan tersebut dapat dibagi menjadi dua point besar yaitu; Pertama, persoalan yang datang dari luar petani. Kedua, persoalan yang datang dari dalam petani itu sendiri.

            Persoalan dari luar petani meliputi semua persoalan yang secara langsung maupun tidak langsung menghambat pertanian itu sendiri. Sedang persoalan dari dalam petani itu sendiri adalah lemahnya sumber daya manusia. Nah persoalan terakhir inilah yang harus diusahakan untuk diubah  sehingga barulah ada harapan  untuk dapat mengatasi persoalan pertama dari pertanian itu. Ya petani sendiri sebagai subyek pertanian harus tampil dengan SDM yang baik. Setidaknya petani mengetahui hak-haknya dan cara-cara memperjuangkan hak-haknya itu yang tiada pernah terpenuhi secara utuh.

            Petani sebagai komunitas masyarakat besar harus dapat melakukan dobrakan-dobrakan sistemik agar supaya kondisi mereka secara politik-sosial dapat diperhitungkan. Sesungguhnya persoalan besar di luar mereka tidak lain dan tidak bukan adalah persoalan social –politik bahkan mereka berhadapan dengan persoalan hukum yang tidak pernah berpihak. Dengan besarnya persoalan petani di luar diri mereka maka tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa petani itu sendiri mempunyai kapabilitas yang dapat diperhitungkan oleh entitas yang berada diluar diri mereka. Dalam hal ini tentu saja pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang menjadikan petani sebagai basisnya.

            Sebagai ilustrasi untuk lebih dapat memahami peta persoalan pertanian maka berbicara tentang petani di Negara-negara maju tidak terelakkan di sini. Petani di Negara-negara maju seperti AS, Jepang dan lain-lain adalah petani-petani yang mempunyai bargaining position karena mereka mempunyai kapabilitas. Mereka dengan organisasi di mana setiap anggota tahu akan hak-hak mereka sehingga mobilitas mereka menjadi efektif. Gerakan –gerakan mereka sangat berarti bagi rejim yang akan dan sedang berkuasa. Apabila seorang kandidat pemimpin akan maju sebagai kepala pemerintahan maka mereka sangat memperhitungkan massa petani. mengapa demikian? Ya karena massa petani tersebut tidak akan pernah mau memilih atau mendukung pemimpin yang tidak punya program riil bagi kemajuan massa petani itu sendiri     

            Berbeda dengan para petani di Indonesia, di mana petani-petani sepertinya tidak berdaya sama sekali sebagai agen penekan rejim yang tidak pernah berpihak kepada mereka. Petani-petani di Indonesia sepertinya tidak terkoordinir dan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Kasus-kasus yang dialami para petani tembakau misalnya, tidak pernah tuntas sempurna karena para petani sendiri berjalan sendiri-sendiri memperjuangkan nasibnya. Pertanyaannya kemudian apa sebenarnya yang terjadi dengan petani kita dan bagaimana cara mengatasinya?

 

Teologi Pembebasan

            Di samping para petani rata-rata ber-SDM rendah, masalah yang tidak kalah peliknya adalah masalah teologi. Disebabkan oleh rendahnya SDM para petani, maka mereka  seringkali bersikap dan bersifat apatis (pasarah diri). Bahwa segalanya telah ter-design. Rezeki, jodoh dan kematian memang tidak ada yang tahu, tetapi bukan berarti manusia tidak mempunyai ruang untuk memberikan kontribusi bagi masa depan hidupnya. Masalah SDM, teologi dan kondisi structural sepertinya saling melengkapi membentuk masyarakat petani menjadi masyarakat yang apatis.

            Ketika para petani yang ber-SDM rendah  yang tersedia kemudian adalah setumpuk norma dan nilai yang bersifat konservatif (status quo) ditambah dengan kondisi structural yang masih bersifat “feodal” maka tidak ada lagi ruang bagi petani untuk melakukan otokritik bagi dirinya.  Hingga akhirnya membuat keberadaan mereka menjadi obyek permainan social-politik oleh pihak-pihak yang tidak mau melihat petani berdaya atau sengaja tidak diberdayakan. Oleh karena itu membuat peluang terjadinya hukum kausal atau sebab akibat. Disebabkan karena para petani tidak mengerti dan paham mengakibatkan mereka mudah dijadikan obyek “permainan”.

            Lihatlah bagaimana yang terjadi secara berulang kali, di mana setiap pemilihan pemimpin terutama ketika pemilihan presiden. Massa rakyat bawah yang tiada lain didominasi oleh  masyarakat petani, diiming-imingi berbagai macam program manis, tetapi pada kenyataannya setelah pemilu usai masyarakat petani tidak berubah nasibnya. Yang paling menyedihkan adalah ketika para petani dibagi-bagikan kaos calon sang pemimpin. Dengan hanya mendapatkan kaos tersebut para petani merasa sangat diperhatikan oleh sang kandidat sehingga otomatis para petani termobilisasi memilih sang calon pembagi kaos. Padahal mereka tidak tahu dan sadar bahwa keberadaan mereka belum terakomodir secara signifikan. Kasus paling menarik adalah  adanya janji  Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang  mau diamandemen, namun sampai sekarang janji-janji itu tidak terealisasi sama sekali.

            UUPA 1960 yang telah di buat oleh rejim Orde lama itu  dapat dikatakan sebagai UUPA yang lebih dapat mengakomodir kondisi para petani Indonesia. UUPA itu kemudian diubah dan menjadi hukum yang selalu membela kepentingan pemilik capital. Oleh karena itu para petani harus dicerdaskan dan dibebaskan dari kesesatan teologinya. Bahwa selama ini mereka seolah melihat dunia sebagai taken for granted  karena SDM-nya yang rendah. Celakanya hal itu juga sepertinya terlestarikan oleh pihak-pihak di luar mereka.

 

Upaya Pencerahan

            Orang-orang yang tercerahkan adalah orang-orang yang tahu persoalan masyarakatnya sembari mencari jalan penyelesaiannya (Syari’ati:1993). Dari pemikiran Dr. syari’ati sebelumnya maka persoalan petani dapat digenaralisir sebagai persoalan  semua, terutama masyarakat terdidik. Apalagi pertanian adalah penyedia kebutuhan yang paling primer.

            Sejak rejim perdagangan yang digawangi oleh World Trade Organization (WTO) memberlakukan perdagangan bebas maka sejak itu pula para petani dibayang-bayangi kecemasan. Kini kecemasan itu terbukti telak. Lihatlah bagaimana derasnya produk pertanian luar memasuki pasar domestic dengan mudahnya. Konsekuensinya negeri yang kaya makmur ini menyisakan ironi yang sangat memilukan, di mana seharusnya  kebutuhan pangan dapat dihasilkan sendiri namun yang terjadi adalah negeri ini menjadi tujuan impor pangan. Tidak tangung-tangung yang diimpor adalah produk pertanian yang mestinya harus bisa diproduksi sendiri seperti beras dan kedelai.

            Oleh karena itu cara yang paling jitu untuk menyikapi persoalan ini adalah memberi pencerahan kepada masyarakat petani tidak terkecuali petani tembakau, supaya tidak memilih pemimpin yang tidak pro petani, tetapi memilih pemimpin yang paling tidak memihak kepada petani. Ini bisa dilakukan oleh semua kaum terdidik yang merasa butuh dengan petani, tidak terkecuali para toga-toma yang  mempunyai massa  besar. Toga-toma tidak hanya dituntut membebaskan ummat dari kekufuran teologis tetapi juga harus mampu menjadi lokomotif perlawanan  system yang tiran terhadap kaum mustadafiin (tertindas).

Ahmad Efendi, MSi

ADC. Tulisan ini pernah dimuat di Lompos, 5 may 2010

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *