Mencari Obat Penawar Korupsi

Tiada hari tanpa berita kasus korupsi, kiranya inilah kalimat yang mewakili realitas media akhir-akhir ini. Baik media cetak maupun elektronik terus menyuguhkan masyarakat mengenai maraknya korupsi “di negeri para bedebah ini”. Sungguh sebuah pemandangan yang membuat hati miris, marah, kecewa dan sedih menyaksikan semua tingkah-polah para koruptor yang terus menggergoti bangsa dan Negara.

            Sejalan dengan hal itu  Eef Saefullah Fatah seorang dosen Fisip UI pernah berujar bahwa jika memberantas korupsi maka itu artinya Indonesia akan kehilangan banyak actor  birokrat, poltisi dan seterusnya. Ucapan Eep tersebut ternyata bukanlah isapan jempol, buktinya sampai saat ini setidaknya ada 144 Kepala Daerah di Indonesia tersandung kasus KKN dan mereka telah menikmati keras dan pengapnya hidup di dalam Bui (Lombok Post 11 Mei 2010). Belum lagi masih banyaknya kasus yang telah dan sedang disidangkan di pengadilan Tipikor yang tidak saja datang dari kalangan pemimpin daerah.

            Kasus korupsi yang paling up to date adalah  makelar kasus di tubuh polri. Sebelum kasus ini terkuak kasus bank Century yang belum ada tanda-tanda berakhir menjadi contoh kasus “korupsi” yang spektakuler. Yang ada adalah mula, akhir tidak pernah tiba mungkin menjadi predikat yang akan berlaku bagi kasus-kasus korupsi yang melibatkan orang-orang besar. Sedangkan kasus-kasus yang dilakoni oleh masyarakat kecil begitu cepat prosesnya berakhir. Di sinilah pengakuan harus disematkan bahwa keadilan di dunia hampir saja tidak berlaku bagi orang-orang kecil.

            Fakta century dan makelar kasus yang sedang menjadi fenomena mencolok adalah fakta yang berada di inti kekuasaan di pusat. Belum lagi fakta-fakta yang berada di inti kekuasaan di daerah yang juga tidak kalah memperihatinkan. Namun demikian mungkin tidak akan dapat menyaingi dari massifnya kebocoran keuangan Negara bila dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi di pusat. Hal ini harus diakui sebagai akibat system pengelolaan keuangan di mana uang yang beredar di Jakarta jauh dari prosentase uang yang beredar di luarnya sebagai akibat sentralisasi pengelolaan keuangan.

            Jakarta   kota korupsi  demikian judul tulisan yang pernah di muat di harian republika pada tahun 2003 silam. Ini sudah tentu dapat dimaklumi disebabkan karena Jakarta adalah pusat dari Indonesia dengan prosentase uang yang beredar adalah di atas 60 % dari seluruh keuangan yang ada di Indonesia. Kenyataan ini sejalan dengan praktek korupsi yang juga berprosentase tinggi  di Jakarta yang berkisar  70-80 % (Baswir :2006).

            Hal ini tentu saja membuat kerugian diberbagai dimensi kehidupan mulai dari ekonomi,  politik dan social  budaya. Persolan terakhir inilah sepertinya yang menjadi persoalan besar masyarakat Indonesia. Ketika ada kecenderungan masyarakat memandang pusat sebagai contoh maka mereka telah melihat tauladan yang tidak baik yang ujung-ujungnya mereka ikut pula mempraktekkan hal yang kurang lebih sama.

            Oleh karena itu persoalan korupsi di Indonesia bukanlah persolan langka tetapi dapat ditemui di setiap lini struktur pemerintahan beserta jajarannya. KKN telah menjadi budaya yang dilakoni dengan cantik oleh hampir setiap masyarakat yang berkepentingan dengan birokrasi. Gejala ini telah menjadi patologi masyarakat yang telah berada pada stadium lanjut. Pertanyaannya kemudian mengapa persoalan korupsi massif ini sulit dihentikan?

Kritik Morlitas Durkheim

Bagi Durkheim moralitas berlaku jika manusia berada di dalam masyarakat. Artinya moral bukanlah entitas yang eksis pada dirinya sendiri melainkan sebuah fatamorgana yang bisa hadir jika ada prasyaratnya yaitu masyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kenyataan moralitas sudah tentu sangat dipengaruhi oleh mayoritas masyarakat dengan  berbagai macam kecederungan tradisi-budaya yang dimilikinya.

            Apabila kecenderungan masyarakatnya terhadap sebuah norma A otomatis moralitas haruslah seiring –sejalan dengan norma A itu. Jika tidak maka tentu orang yang tidak sejalan dengan norma yang dimaksud dapat dikatakan sebagai amoral. Dengan demikian berarti bahwa jika di dalam masyarakat berlaku kebiasaan tidak jujur yang telah dianggap menjadi norma bersama maka ketidakjujuran akan menjadi moralitas bagi masyarakat itu. Fakta ini tentu saja dapat digeneralisir pada persoalan-persoalan lain.

            Kasus orang-orang yang reformis disebuah institusi yang mempunyai idealisme untuk mengubah institusinya menjadi lebih baik bisa saja menjadi pesakitan. Dalam pada itu, orang-orang bersih menjadi tidak mempunyai tempat bahkan menjadi musuh bersama system. Selanjutnya dengan segala upaya sedapat mungkin orang-orang yang mencoba untuk melawan status quo “dikeluarkan” dari komunitasnya.

            Kasus paling menarik untuk menjadi ilustrasi di sini adalah kasus Susno Duadji. Ketika Susno Duadji berperan sebagai pengungkap fakta, alih-alih mendapatkan apresiasi malah sebaliknya dia sendiri menjadi terdakwa. Bahkan terancam kehilangan nyawa atas keberaniannya mengungkapkan fakta markus.

             Dengan demikian moralitas yang ada saat ini adalah moralitas yang cair dalam arti eksistensi moralitas sangat ditentukan oleh kondisi masyarakat di mana kecenderungannya dapat berubah-ubah. Tafsiran moralitas seperti ini yang diajukan juga oleh Durkehim tentu saja perlu dikritisi ulang dan sekaligus mencari format moral yang responsif guna mengatasi berbagai persoalan kemanusiaan.

Keteladanan Pemimpin

Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pepatah ini sepertinya menemukan momennya  untuk menggambarkan kenyataan korupsi di Indonesia. Disebabkan karena kurangnya keteladanan moral yang diperlihatkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa maka dapat disaksikan kemudian hampir semua lini birokrasi dihinggapi penyakit korupsi. Beberapa gubernur telah menjadi pesakitan KPK dapat dijadikan contoh terbarunya.

            Di lain sisi keteladanan yang dipertontonkan adalah keteladanan simbolik yang tidak menunjukkan empati terhadap berbagai persoalan kemiskinan rakyat yang memperihatinkan. Para elite politik tetap hidup dengan gaji dan gaya hidup yang sangat berlebihan, sementara pada waktu yang sama, sebagian besar masyarakat  hidup dalam serba kekurangan dan penderitaan yang mengenaskan (Kedaulatan Rakyat: 2008).

            Indonesia memerlukan pemimpin yang mempunyai moral (ethics) yang dalam bahasa Arab disebut ahlak. Tentu saja kemudian etika yang diperlukan adalah etika yang baik. Dalam hal ini seorang pemimpin apapun terutama pemimpin Negara perlu mengetahui bagaimana etika yang baik terhadap berbagai persoalan. Jikalau seorang pemimpin telah mengetahui etika itu kemudian dijadikan teladan simbolik tentu saja akan dapat menjadi teladan yang baik bagi semua masyarakatnya terutama masyarakat yang berada pada posisi-posisi structural pemerintahan.

            Jadi  menurut hemat penulis, bangsa Indonesia yang sedang dibelit berbagai persoalan korupsi ini masih ada harapan untuk dapat diperbaiki, asalkan pemimpin-pemimpin negeri ini memahami dan memberi teladan moral yang baik. Jikalau ini dapat terlaksana pelan tetapi pasti kapabilitas simbolik yang menjadi salah satu kapabilitas system politik juga akan terlaksana. Karena menurut Almond setidaknya ada lima kategori kapabilitas system politik yang harus dimiliki oleh pemerintah guna memerankan kepemimpin yang efektif. Yaitu pertama, kapabiltas ekstraktif. Kedua, kapabilitas regulative. Ketiga kapabilitas distributive. Keempat kapabilitas simbolik dan kelima kapabilitas responsif. (Almond: 1974).

Ahmad Efendi, Msi

 ADC. Radar Lombok 8-9 juni 2010

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *