Melawan Teror Korupsi

Melawan Teror Korupsi

Oleh Dr. Saipul Hamdi

Direktur ADC dan Peneliti Sosial-Keagamaan

 

Korupsi merupakan salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia sejak zaman revolusi hingga zaman reformasi. Korupsi terus mengalami perkembangan yang pesat dengan pola yang beragam masuk ke semua ranah baik publik maupun private. Korupsi juga telah menjadi bagian dari tradisi dan kultur birokrasi di Indonesia yang sulit untuk dihilangkan. Semakin kuat sistem pengawasan hukum dan birokrasi untuk menutupi ruang-ruang gerak korupsi, semakin canggih juga pola yang digunakan oleh oknum untuk mebuka ruang-ruang dan menciptakan celah yang baru. Hampir dua dekade pasca reformasi, yang ditandai dengan era kebebasan dan keterbukaan, korupsi masih menjadi musuh nyata dan terbesar bagi bangsa Indonesia setelah terorisme.

Keberadaan KPK sangat penting dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia ketika institutusi lain termasuk kejaksaan dan kepolisian tidak mampu berbuat banyak. Megawati melihat bahwa kedua institusi tersebut terlalu kotor untuk membersihkan peraktik korupsi di lembaga penyelenggara negara yang lain, karena korupsi tumbuh subur di lembaga tersebut. Sejak didirikan pada tahun 2002 oleh presiden Megawati Sukarno Putri, kehadiran KPK memiliki kontribusi besar dalam pemberantasan korupsi di Indoensia. Kasus-kasus besar yang merugikan negara mampu dibongkar oleh KPK dengan konsekuensi banyak pejabat negara termasuk kepala daerah yang ditahan karena terkena kasus korupsi.

Sebagai lembaga yang independen, perjalanan KPK tidak berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan karena berhadapan dengan lembaga-lembaga lain yang oknumnya terjerat kasus korupsi. Tantangan yang kompleks adalah ketika bersentuhan dengan lembaga penegak hukum yang lain yang sama-sama punya misi dan tugas pemberantasan korupsi termasuk majelis hakim, kepolisian dan kejaksaaan. Belum lagi KPK berhadapan dengan partai penguasa (partai presiden) yang seringkali membuat tugas KPK mandeg karena takut membongkar kasus-kasus yang menimpa partai tersebut. Kondisi inilah yang memunculkan image bahwa pimpinan KPK tebang pilih dalam penegakan kasus korupsi karena adanya intervensi kekuasaan dari the ruling party. Terdapat kasus-kasus besar yang tidak bisa dilacak dan dibongkar secara tuntas oleh KPK termasuk kasus BLBI, skandal Banks Century dan lain-lain.

 

Teror KPK: Mulai dari Kasus Cicak Vs Buaya hingga Siraman Wajah Novel

Kepemimpinan KPK yang diganti 4 tahun sekali setiap priode selalu mendapat sorotan dari publik khususnya terkait dengan keberhasilan dan keberanian mereka dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan para pejabat publik. Setiap era kepemimpinan di KPK memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda-beda antara satu sama lain mulai dari kepemimpinan Taufiequrachman Ruqi (2003-2007), Antasari Azhar (2007-2009), Tumpak Hatorangan Panggabean (Plt 2009-2010), Busyro Muqoddaas (2010-2011), Abraham Samad (2011-2015) dan Agus Rahardjo (2015-2019). Gaya masing-masing pemimpin KPK juga menjadi komoditas media dan politik yang paling menarik disajikan oleh media-media nasional. Ketegasan, keberanian dan juga kecerdasan menjadi kunci keberhasilan pemimpin KPK. Semakin banyak praktik korupsi dibongkar, maka dia dianggap berhasil memimpin KPK. Selain itu yang menarik adalah konflik kepemimpinan KPK dengan lembaga negara dan lembaga penegak hukum yang lain.
Di antara beberapa kasus konflik KPK dengan lembaga lain misalnya dalam kasus Antasari yang menjadi tersangka dalam pembunuhan Zulkarnain. Keterlibatan Antasari dinilai sebagai bentuk rekayasa dan pelemahan KPK oleh pemerintah yang pada waktu itu berani menahanan besan presiden SBY. Serangan kepada KPK oleh lembaga kepolisian dikenal dengan kasus cicak vs buaya, KPK digambarkan sebagai cicak sedangkan kepolisian adalah buaya. Istilah ini dipopulerkan oleh Kabareskrim Polri Susno Duaji. Susno menggambarkan KPK sebagai cicak sedangkan kepolisian adalah buaya dalam sebuah wawancara dengan majalah Tempo pada 06 Juli 2009. Suara miring menimpa KPK setelah Antasari diputuskan bersalah oleh hakim dan dihukum 18 tahun penjara. Mulai dari presiden hingga anggota DPR menyuarakan pembubaran KPK. KPK mendapat perlawanan dari Polri setelah Kabareskrim Susno Duaji ketahuan sedang disadap oleh KPK dalam kasus uang suap 10.000.000.000 dalam kasus Bank Century. Susno kemudian dihukum bersalah dalam kasus korupsi PT. Salwa Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jabar.

Pihak kepolisian tidak tinggal diam, satu persatu anggota komisioner KPK ikut menjadi tersangka terkait dengan kasus mereka selama menjabat menjabat. Chandra M Hamzah misalnya dijadikan tersangka karena penyalahgunaan wewenang dalam penetapan Anggoro sebagai tersangka. Perang antara cicak vs buaya jilid 2 juga terjadi pada masa kepemimpinan Abraham Samad ketika mengusut korupsi kasus simulator SIM yang melibatkan petinggi Polri Irjen Joko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo. Para cicak yang masuk di lubang buaya tidak diberikan keluar seharian, walaupun pada akhirnya setelah negosiasi para penyidik dengan aparat kepolisian dibebaskan dari lubang buaya dengan membawa bukti hasil penggeledahan. Pihak kepolisian kemudian menyasar salah satu penyidik senior KPK Novel Baswedan dalam kasus pembunuhan pencuri sarang burung walet. Pemeriksaan terhadap Novel Baswedan dianggap tendensius dan bagian dari langkah penggembosan KPK.

Perang besar-besaran antara cicak dan buaya dalam kasus penetapan Komjen Budi Gunawan oleh KPK satu hari sebelum disetujui pencalonannya oleh presiden Jokowi Widodo. Budi Gunawan telah dinyatakan lolos tes kelayakan di gedung DPR. KPK menjegal langkah Budi Gunawan sehingga menimbulkan kegaduhan politik pada tiga lembaga yakni Presiden, DPR dan Kepolisian. Polri melakukan serangan balik dengan menahan Bambang Wijayanto, salah satu anggota KPK dalam kasusnya sebagai pengacara sebelum menjadi komisioner KPK. Abraham Samad juga menjadi target kepolisian dengan kasus penggandaan dokumen. Tidak hanya itu foto-foto Abraham Samad bersama perempuan juga bermunculan di media sosial sebagai bentuk pembunuhan karakter terhadap pimpinan KPK. Sementara kasus Novel juga dibuka kembali dengan memeriksa beliau dan membawanya ke TKP di Bengkulu.

Berbagai aksi protes terus dilakukan oleh pegiat anti korupsi termasuk lembaga Pukat UGM yang diketuai oleh Dr. Zainal Arifin Mochtar dan beberapa aktivis anti korupsi. Di media sosial #SaveKPK menjadi trending topik baik di fb, twitter, whatsapp dan media cetak dan elektronik lainnya. Jokowi memperoleh cobaan pertama dalam pemerintahannya karena bukan rahasia umum BG diusulkan oleh partai pendukung Jokowi yakni PDIP. Sementara ketua dan wakil ketua DPR menikmati sandiwara politik ini yang menuntut presiden mengambil sikap tegas, apalagi DPR telah menyetujui usulan tersebut. Abraham Samad akhirnya diberhentikan oleh presiden setelah menjadi tersangka, begitu juga dengan Bambang Wijayanto. Sampai kahirnya presiden membentuk Pansel untuk pemilihan ketua dan anggota KPK yang baru.

Kepemimpinan Agus Rahardjo juga mendapat ujian berat setelah menangani beberapa kasus besar. Yang paling kontroversi adalah temuan BPK dalam kasus pembelian tanah Sumber Waras yang melibatkan gubernur Ahok. KPK mendapat tekanan dan demonstrasi dari lawan-lawan politik Ahok yang ingin segera Ahok dipenjara dan dijadikan tersangka. Penanganan mega proyek korupsi E-KTP merupakan babak baru ujian KPK karena melibatkan nama-nama besar politisi Senayan dan juga kepala daerah. Penyidik senior Novel Baswedan lagi-lagi menjadi target serangan yang mematikan. Setelah menjalankan shalat subuh, Novel diserang oleh dua orang menyiram wajah Novel dengan air keras. Mereka menggunakan sepedea motor dan melarikan diri. Mata dan wajah Novel terkena siraman, bahkan mengganggu penglihatan Novel. Oleh karena itu dia dirujuk ke rumah sakit di Singapura untuk perawatan intensif.

 

 

 

 

 

 

Perlindungan Maksimal dan Langkah Pencegahan Korupsi

Belajar dari kasus yang menimpa anggota dan penyidik KPK, maka pemerintah seharusnya memberikan pengamanan yang ekstra. Tugas KPK rentan dengan ancaman dan intimidasi dari kelompok yang berkasus. Jiwa mereka menjadi jaminan ketika menangani kasus-kasus besar korupsi yang melibatkan politisi, aparat, legislatif dan eksekutif. Apa yang terjadi terhadap Novel Baswedan tidak akan terulang lagi mengingat tugas KPK adalah bagian dari tugas negara. Setiap penyidik semestinya memiliki pengamanan ketat dari aparat kepolisian atau TNI baik di dalam menjalankan tugas, maupun di luar itu. Bagaimanapun mereka menjadi target serangan oleh oknum dan kelompok tertentu yang tidak ingin kasusnya dibongkar.

Kembali ke masalah korupsi di Indonesia yang terus menguat dan berkembang dengan pola-pola baru. Korupsi seakan tidak ada habisnya, seketat apapun aturan dan hukum, ruang-ruang korupsi terus tumbuh dan berkembang. Setidaknya terdapat beberapa langkah dalam pemberantasan korupsi yakni, pertama, memberlakukan hukuman mati kepada koruptor. Selama ini hukuman mati hanya dijatuhi kepada pelaku narkoba dan teroris. Sedangkan pelaku korupsi masih belum dan hukuman mereka juga kurang maksimal. Rata-rata hukuman koruptor 6 tahun ke bawah, jarang yang sampai 10 tahun ke atas kecuali mereka mengajukan banding dan ditolak oleh mahkamah agung. Kedua, memperkuat pencegahan dengan pendampingan KPK dalam pelaksanaan proyek. Pendampingan pencegahan sangat penting bagi penyelenggara negara supaya tidak salah dalam pengambilan kebijakan dan juga dapat mebatasi ruang dan ranah koruptif. Ketiga, penguatan pendidikan karakter dan moral bagi aparatur negara. Pendidikan yang berkembang selama ini lebih ke arah ritualistik-dogmatis dan formalistik-doktriner. Aspek-aspek moral dan karakter kurang diperhatikan dan cenderung terlupakan, oleh karena itu banyak pejabat yang tidak tahu malu dan kehilangan arah orientasi kehidupan yang berakar pada nilai bangsa Indoensia.

Keempat, mengurangi gaya hidup hedonis. Secara umum oknum yang korup adalah petinggi negara yang memiliki kases kepada proyek miliaran dan triliunan rupiah. Gaji mereka sangat tinggi mencapai ratusan juta per bulan, namun itu tidak menghentikan mereka untuk korup. Pola hidup yang hedonis, berlebih-lebihan menghamburkan uang membuat mereka ringan tangan dalam berkorupsi. Pola hidup sederhana dan totalitas pengabdian dapat mengatasi godaan korupsi di kalangan aparatur negara. Kelima, kontrol istri. Istri memainkan peran penting dalam memenaje kehidupan suaminya. Apabila istri tidak mampu mengontrol diri dan juga suaminya, maka perbuatan suami akan sulit dikendalikan untuk tidak korup. Banyak kasus korupsi yang memperlihatkan peran istri mendukung langkah suami mereka untuk korup. Keenam, lemahnya komitmen pengabdian dalam membangun bangsa. Ketujuh, lemahnya pengawasan dari kelompok civil society dalam penggunaan anggaran dan juga jalannya pembangunan.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *