Tantangan Kepemimpinan, Kapitalisasi Agama dan Politik Sara di Indonesia

Tantangan Kepemimpinan, Kapitalisasi Agama dan Politik Sara di Indonesia

Oleh Dr. Saipul Hamdi

Direktur ADC & Peneliti Sosial-Keagamaan

 

Adanya ungkapan bahwa “Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan”, sepertinya tidak berlebihan melihat fenomena kepemimpinan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagian besar masyarakat kurang percaya dengan pemimpin yang ada sekarang baik di lembaga legislatif maupun di eksekutif mulai dari pusat hingga kepala daerah. Sikap distrust ini muncul karena realisasi program tidak sesuai dengan janji-janji politik pada masa kampanye. Setelah menjabat kecenderungan yang terjadi adalah lupa dan abai dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya, bahkan tugas dasar sebagai pemimpin tidak dilaksanakan dengan baik, bersih dan profesional. Banyaknya pejabat dan kepala daerah yang terlibat korupsi merupakan faktor lain yang membuat masyarakat sulit untuk menaruh kepercayaan lagi terhadap kepemimpinan di Indonesia.

Dalam catatan KPK di tahun 2016 terdapat 18 gubernur dan 343 bupati/wali kota yang terjerat kasus korupsi. Sementara dari lembaga DPR priode 2014-2019 terdapat 7 anggota DPR RI yang tertangkap kasus korupsi di antaranya yaitu I Putu Sudiartana dari Partai Demokrat, Andi Taufan Tiro dari PAN, Budi Supriyanti dari Golkar, Damayanti Wisnu Putranti PDIP, Dewi Yasin Limpo dari Hanura, Patrice Rio Capella dari Nasdem, dan Adriansyah dari PDIP. Ketua DPD Irman Gusman tertangkap suap di rumahnya, sedangkan Patrialis Akbar anggota komisioner MK terindikasi kasus suap pengaturan regulasi impor daging sapi sehingga diberhentikan dari keanggotaan. Kasus terbaru adalah korupsi mega proyek E-KTP yang melibatkan Gumawan Fauzi, mantan Mendagri era SBY dan beberapa anggota DPR RI masih aktif yang terungkap namanya dalam sidang.

Catatan kasus di atas menunjukkan betapa sulitnya mencari pemimpin yang bersih, professional dan transparan. Jika penyelenggara negara bahkan yang merumuskan undang-undang dengan mudahnya melanggar maka dapat dipastikan negara kita dalam krisis kepemimpinan. Pemimpin kita mengalami krisisi moral, akhlak dan krisis karakter sebagai figur yang layak dicontoh dan diteladani. Pola-pola nepotisme, korupsi dan kolusi tidak dapat dihilangkan dan terus mengalami perkembangan dalam bentuk yang baru. Reformasi birokrasi belum berjalan maksimal, sementara revolusi mental yang dikampanyekan oleh presiden Joko Widodo juga dalam proses internalisasi yang membutuhkan waktu untuk berjalan.

 

 

 

 

 

 

 

Otonomi Daerah: Menguatnya Politik Primordialisme dan Politik Sara

Era reformasi ditandai dengan berbagai perubahan sosial politik termasuk perubahan undang-undang. Perubahan yang paling menonjol adalah sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan otonomi daerah. Sentralisasi yang menjadi ciri khas pemerintahan Orde Baru yang mengarah pada sistem ideologi fasisme karena mengedepankan pendekatan militeristik dan keseragaman ideologi mengalami titik balik yang ekstrim. Pola kepemimpinana fasisme inilah yang juga membuat Suharto jatuh setelah didemo besar-besaran oleh mahasiswa di seluruh Indonesia karena kebobrokan sistem pemerintahan dan ketidakmampuannya dalam menangani krisis moneter pada tahun 1997. Perubahan regulasi penyelenggaraan pemerintahan ke otonomi daerah ditetapkan melalui ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, UU No. 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pelaksanaan Undang-undang otonomi daerah berdampak besar terhadap perkembangan daerah dari semua aspek termasuk ekonomi, politik, pendidikan dan kebudayaan. Kewenangan penuh yang diberikan oleh pemerintah pusat menjadi kunci akselerasi pembangunan di daerah. Meskipun berbagai persoalan muncul misalnya persiapan SDM lokal yang masih kurang, korupsi di daerah semakin menguat karena adanya kesempatan dan juga konflik dalam Pilkada langsung yang masyarakat belum terbiasa dengan hawa demokrasi. Persoalan lain yang paling menonjol adalah munculnya politik primordialisme yang mengedepankan suku dan etnis pribumi sebagai pemimpin. Otonomi daerah secara tidak langsung memberikan ruang yang lebih besar kepada putra daerah untuk memimpin daerah sendiri setelah 32 tahun dikontrol oleh daerah. Peluang inilah yang kemudian dipolitisasi oleh kelompok primordialis yang mengklaim bahwa hanya putras asli daerah yang berhak memimpin daerah.

Munculnya ideologi primordialisme disebabkan oleh berbagai faktor dan salah satunya adalah faktor trauma sejarah ketika Suharto menekan kelompok pribumi suku asli dengan mobilisasi struktural Jawa di setiap elemen pemerintahan mulai dari Gubernur hingga camat. Respon yang berlebihan muncul pasca turunnya rezim Suharto, lebih kuat lagi ketika penetapan undang-undang otonomi daerah. Sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah yang sebelumnya dipilih oleh anggota DPRD ditetapkan melalui UU No. 22 tahun 2005 yang disebut dengan Pilkada atau Pemilukada. Sistem pemilihan langsung menguntungkan kelompok majoritas kesukuan pada daerah tertentu, apalagi dia adalah putra daerah asli. Politik kesukuan menjadi trend baru politik di beberapa daerah yang bereuforia dengan kehadiran pemimpin asli dari suku masing-masing. Politik suku mulai mengalamai kemunduran pada saat kepala daerah dari putra asli yang gagal dalam membangun image politiknya. Kegagalan ini membuka sedikit ruang bagi suku dan komunitas lain untuk tampil jadi kepala daerah.

Selain identitas suku sebagai kapitalisasi politik, identitas keagamaan juga mulai dibawa-bawa ke ranah politik praktis. Agama mengalami kapitalisasi politik seiring menguatnya kelompk fundamentalisme dan ekstrimisme di Indonesia. Agendanya tidak hanya membawa agama ke ranah politik praktis, tetapi juga ingin mendirikan negara Islam dengan jaringan teroris internasional. Kelompok ini berjuang di luar parlemen dan membangun negara di dalam negara. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan Undang-udang negara yang dianggap produk manusia bukan produk Tuhan. Pancasila dan UUD 45 bagi sebagian kelompok fundamentalis dan ekstrimis adalah sesat dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Motivasi dan tujuan besar mereka adalah ingin menegakkan hukum syariah dan negara Islam menggantikan Pancasila dan UUD 45.

Simbol agama dan suku adalah modal yang berharga di dalam sistem politik terbuka dan indpenden di Indonesia karena ikatan agama dan kesukuan merupakan lumbung suara. Karena umat terkotak-kotak dalam organisasi keagamaan, maka dalam unit yang lebih kecil ormas memainkan peran penting dalam panggung politik Indonesia. Inilah yang kemudian mendorong Gusdur, Amin Rais, Ysril Ihza Mahendra, Zainuddin MZ mendirikan partai berbasis agama yang merupakan representasi dari ideologi Ormas yang mereka pimpin. Partai PKB dan PAN selalu masuk 7 besar di bawah PDIP, Golkar dan Demokrat. Koalisi dengan partai pemenang Pemilu menempatkan kader-kader mereka duduk di kementerian dan kepala daerah. Sedangkan PBB dan PBR sulit untuk bersaing karena basis massa mereka yang tidak begitu jelas dan terbagi ke dalam Ormas-ormas Islam yang lain termasuk di NU, Muhammadiyah, Persis dan NW.

 

Fenomena BTP, Kapitalisasi Agama dan Anti Cina

Basuki Tjahja Purnama (BTP) atau yang lebih dikenal dengan Ahok menjadi pusat pemberitaan seluruh media nasional karena kontroversi yang seringkali muncul pada ucapan dan tindakannya yang seringkali berlawanan arus dengan pandangan mainstrem. Setelah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur bersama Joko Widodo pada Pilkada DKI 2012, BTP menjadi target rasisme oleh lawan politiknya yang membawa simbol agama dan etnis khususnya oleh kelompok Islamis seperti FPI. Kampanye hitam menyerang pasangan Jkw-Ahok pada waktu itu tidak mampu menghadang kemenangan mereka atas kandidat lain Fauzi Bowo dengan prolehan suara pada putaran kedua 2.472.130 (53, 82%). Serangan semakin kuat setelah Jokowi melantik Ahok di istana negara menggantikan dirinya sebagai gubernur pasca terpilih sebagai presiden, yang pada waktu itu demontrasi besar-besaran dikerahkan oleh massa FPI yang menolak kepemimpinan non Muslim. FPI dan beberapa Ormas Islam mendeklarasikan Gubernur tandingan KH. Fachrurozi Ishaq untuk memimpin Jakarta dengan alasan syar’i bahwa majoritas harus dipimpin oleh Muslim bukan non Muslim.  

Meski mendapat tekanan dari kelompok Islamis, Ahok terus melanjutkan tugasnya sebagai gubernur. Selama dua tahun memimpin hasil kerja Ahok mulai kelihatan, meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Titik banjir mulai berkurang dari 2.000 turun ke 80 titik. Selain itu kedisiplinan PNS DKI semakin meningkat, kesejahteraan mereka juga meningkat setelah Ahok mengubah budaya kerja dan sistem penggajian PNS menggunakan basis kinerja. Sungai-sungai ditata kembali oleh Ahok sehingga kelihatan lebih bersih meskipun harus memakan korban pengusuran karena warga tinggal secara ilegal di bantaran sungai. Rusunawa menjadi program andalan Ahok untuk solusi rumah rakyat di tengah mahalnya harga tanah di DKI. Mereka yang memiliki KTP dan korban penggusuran akan diarahkan tinggal di Rusunawa dengan bayaran sewa yang terjangkau. Ahok juga meluangkan waktu mendengar keluhan dan problem warga kemudian ditindak lanjuti dalam waktu cepat. Menerapkan konsep BTP (bersih, transparan dan perofesional) dalam program reformasi birokrasi di lembaga yang beliau pimpin dan harus diikuti oleh wali kota dan bupati yang ada di wilayah DKI.

Membasmi pungutan liar dan menghilangkan suap termasuk salah satu karakter kepemimpinan Ahok. Tidak tanggung-tanggung Ahok harus berhadapan dengan anggota DPRD DKI yang ingin bertindak korup dalam pembahasan anggaran. Kemacetan yang menjadi problem warga DKI terus dibenahi dengan memperbanyak transportasi publik yang nyaman dan ramah lingkungan. Program terbaru Ahok yang banyak dimanfaatkan sekarang adalah pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) termasuk Kalijodo yang dulunya tempat prostitusi. Ahok sendiri kemudian digelari Sunan Kalijodo karena keberhasilannya mengubah Kalijodo yang gelap dan tidak ramah, menjadi terang dan ramah lingkungan. Di tengah prestasinya Ahok tidak pernah lepas dari kontroversi dan liputan media seperti aksi kasarnya terhadap ibu-ibu yang ingin menggunakan KJP anaknya, berseteru dengan anggota DPRD DKI masalah anggaran kebijakan, berselisih dengan ketua BPK dalam kasus sumber waras, melakukan deparpolisasi mencalonkan diri lewat jalur independen dengan hanya mengandalkan dukungan gerakan relawan #temanAhok yang mengumpulkan KTP, dan puncaknya adalah mengutip al-Maidah 51 dalam ceramahnya di kepulauan seribu.

Kasus al-Maidah 51 menyita perhatian publik, bahkan berdampak pada turbulensi politik nasional. Bumbu-bumbu politik pada Pilkada DKI sangat kental mewarnai kasus Ahok yang dijadikan ruang masuk untuk mengaggalkan pencalonannya. Ahok yang memiliki angka survey di atas 50% dikhawatirkan terpilih kembali, apalagi tingkat kepuasan warga terhadap kinerjanya mencapai 70%. Kasus al-Maidah 51 benar-benar menjadi pelajaran penting bagi Ahok setelah mengalami demo terbesar di Indonesia yang mencapai 1 juta orang lebih, yang kemudian membawanya ke meja hijau. Ahok duduk di bangku pesakitan pengadilan dalam kasus penistaan agama yang secara langsung berdampak pada jebloknya suara Ahok turun ke 10% menurut survey LSI. Kelompok Islamis terus menekan pemerintah untuk menahan Ahok dan memberhentikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan gerakan ini menargetkan revolusi menumbangkan pemerintahan Joko Widodo yang dianggap melindungi dan menganak emaskan Ahok.

Kapitalisasi agama terus menjadi trend dalam gerakan politik Islamis khususnya di Pilkada DKI yang melibatkan calon petahana Ahok. Konsolidasi gerakan tokoh-tokoh Islam lintas Ormas dan lintas partai terus digalakkan dari masjid ke masjid. Istiqlal mengalami kapitalisasi dan politisasi simbolik dengan bungkusan ritual ibadah untuk menekan petahana dan pemerintahan Jokowi. Aksi 411 dan 212 diawali dengan shalat jumat bersama kemudian menduduki gedung istana dan menuntut Ahok ke pengadilan dan juga penahanannya pasca al-Maidah 51. Mereka yang ikut aksi kebanyakan dari luar daerah seperti Sumetera, Sulawesi, Kaltim, NTB, Jawa Barat dan lain-lain membawa simbol agama Islam. Jenazah pendukung Ahok-Djarot juga ditolak untuk dishalati karena bagian dari orang-orang munafik menurut kelompok Islamis. Sepanduk penolakan jenazah pendukung paslon nomor 2 bersebaran dimana-mana termasuk di mushalla-mushalla. Djarot yang menjadi wakil Ahok juga terkena sasaran ketika menghadiri haul Suharto dan ikut shalat berjamaah mendapat serangan dan penolakan dari kelompok Islamis. Bahkan pada waktu shalat Jumat di sebuah masjid di Tebet Djarot diusir dan diteriaki dengan kata-kata yang tidak pantas dan di dalam khutbah mengalami diskriminasi karena berafiliasi dengan Nasrani dalam Pilkada.

Gaya kepemimpinan Ahok yang tegas, ceplas-ceplos dan image keberpihakan kepada pemodal besar telah meningkatkan sentiment anti Cina. Beberapa tokoh politisi dari PKS, Gerindra dan PAN termasuk Amin Rais dan Din Syamsudin menilai Ahok lebih berpihak kepada pemodal daripada rakyat kecil. Penggusuran oleh Ahok dinilai sebagai bentuk kekerasan terhadap rakyat kecil meskipun telah dijelaskan dalam upaya penertiban sungai yang menjadi titik banjir. Pengembangan reklamasi pulau-pulau di teluk Jakarta oleh Pemda DKI mendapat kecurigaan dari berbagai kalangan akan adanya hunian khsusus kelompok orang kaya dari etnis Cina dan berpotensi menyingkirkar kelompok nelayan. Dukungan presiden Jokowi terhadap Ahok juga menambah sentiment anti Cina, pada saat yang bersamaan pemerintahan Jokowi dipandang pro Tiongkok dan Komunis. Dengan demikian, perlawanan terhadap Ahok semakin kuat dan mengancam komunitas Cina yang ada di Indonesia.

 

Kembali ke Pancasila dan Nilai Kebhinekaan

Fenomena perpecahan masyarakat Indonesia pasca era SBY mulai nampak pada saat kampanye Pilpres 2014 yang dimenangkan oleh Jokowi sebagai presiden mengalahkan Prabowo Subianto. Polarisasi dimulai dari aksi para pendukung kedua kubu yang berperang di media sosial dan juga media-media lainnya dengan membuat berita hoax menyerang salah satu calon. Jokowi menjadi bulan-bulanan netizen pendukung Prabowo dengan menyebarkan jika dirinya adalah keturunan PKI, keturunan Cina dan bahkan non Muslim. Sedangkan Prabowo mengalami serangan mematikan dari mantan Jendral yang melakukan testimoni seperti Wiranto, Sutiyoso dan lain-lain atas kasus orang hilang pada 1998. Polarisasi semakin menguat setelah di parlemen Prabowo membentuk faksi Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai opisisi dan Jokowi membentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Koalisi KPM mengontrol dan menguasai jabatan strategis di parlemen karena didukung 56% kursi di dewan. Manuver politik Jokowi akhirnya mampu menggoyang kekuatan KMP, sebagian partai pendukungnya menyeberang ke koalisi KIH seperti PAN dan Golkar. Koalisi KMP hanya menyisakan Gerindra dan PKS, sedangkan Demokrat mengambil posisi partai penyeimbang.

Posisi yang dilematis terjadi pada Ahok yang notabenenya adalah kader partai Gerindra yang ikut mendukung dirinya dan Jokowi menjadi Gubernur DKI pada Pilkada 2012. Di satu sisi Prabowo adalah bos di partai, sedangkan Jokowi adalah patner dan atasan langsung di DKI. Ahok mengalami kebingungan pada waktu itu dan memutuskan untuk netral, meskipun secara pribadi lebih cenderung mendukung Jokowi. KMP yang masih bersitegang dengan KIH ingin mengembalikan pemilihan langsung di daerah ke system pemilihan tidak langsung melalui lembaga DPRD dengan alasan meminimalisir konflik dan biaya. Karena kurang setuju dengan usulan partainya, Ahok kemudian memilih untuk mundur dari partai Gerindra dan berdiri sendiri tanpa partai. Keputusan ini membuat suasana tegang dan memanas di dewan terutama teman kader Gerindra dan berdampak pada perlawanan terhadap Ahok. Ahok seringkali bersitegang dengan anggota DPRD dalam pembuatan dan persetujuan anggaran APBD DKI. Ali bin Dahlan, Bupati Lombok Timur pernah bertemu dengan Ahok dan menyarankan untuk menggunakan kewenangan penerbitkan Pergub.

Menguatnya kelompok Islamis pasca reformasi secara pelan-pelan berdampak pada perubahan dinamika politik di Indonesia. Kelompok ini terbagi ke dalam beberapa grup dengan pendekatan yang berbeda-beda. Sebagian terjung langsung ke politik praktis dengan mewacanakan pendirian khilafah Islamiyah atau setidaknya negara syariah, dan sebagian secara diam-diam konsisten berdakwah sambil menunggu waktu yang tepat untuk mendirikan negara Islam. Secara internal keorganisasian mereka telah membangun negara dalam negara, tetapi tidak bersentuhan langsung dengan pemerintah. Kelompok HTI, Ansorut Tauhid, NII, Gafatar dan lain-lain memiliki struktur pemerintahan sendiri menandingi struktur pemerintah yang ada. Kelompok Islamis nampak menguat pada masa Pilkada DKI 2017. Sentimen terhadap Ahok berbuntut pada penyerangan identitas keagamaan dan kesukuan pribadinya. Sejak pencalonannya bersama Jokowi sebagai wakil gubernur DKI dia mengalami serangan hebat, dan muncul kembali pada saat Ahok menggantikan Jokowi sebagai gubernur. Pelantikannya diwarnai dengan demonstrasi besar-besaran oleh kelompok Islamis FPI, bahkan membuat gubernur tandingan.

Kapitalisasi agama menimbulkan polarisasi yang ekstrim antara pendukung Ahok dan anti Ahok khususnya pasca al-Maidah 51. Ahok mendapat label baru sebagai penista agama dan orang-orang yang mendukung pencalonannya dikategorikan kelompok “munafikun” dan dipastikan masuk neraka. Demonstrasi 411 dan 212 dari masjid istiqlal ke istana negara menuntut penahanan Ahok atas kasus penistaan agama adalah bentuk legalisasi kapitalisme agama. Sepanduk penolakan shalat jenazah bagi pendukung Ahok dan tamasya al-Maidah pada saat pencoblosan memperlihatkan agama telah masuk ke ranah politik praktis. Sementara Ahok yang didukung majoritas kaum nahdlyin tidak tinggal diam mengkampanyekan program-program Ahok yang bersifat Islami termasuk membangun masjid-masjid seperti masjid Hasyim Asyari, Masjid Raya Fatahillah di Balaikota, masjid di Rusunawa, berzakat secara rutin 2.5%, menggaji dan mengumrahkan takmir masjid dan penjaga makam ke tanah suci Mekkah dan menyumbang sapi kurban sebanyak 55 ekor.

Sikap dan kebijakan Islami Ahok tidak bisa meredam demonstrasi oleh para habaib dan ulama terutama pasca al-Maidah. Para habaib dan ulama terus menekan pemerintah untuk menahan Ahok dan menghentikannya sebagai gubernur DKI karena status tersangka. Meskipun menang pada putaran pertama dengan memperoleh suara 2.357.587 atau 42.91%, disusul Anies-Sandi 40.05% dan Agus-Silvi 17.05%, namun pada putaran kedua Ahok kalah telak oleh pasangan Anies-Sandi yang menurut data quick count Median 41.99 % – 58.01%. Kemenangan ini disambut luar biasa oleh kelompok Islamis. Bahkan media asing ramai memberitakan jika kemenangan Aneis adalah kemenangan kelompok radikal. Namun catatan penting adalah Pilkada DKI berjalan damai dan aman, masyarakat telah menentukan pilihannya untuk memimpin Jakarta yang baru. Ahok-Djarot legowo dengan dengan kekalahan ini sehingga keributan yang diperdiksi banyak pengamat ternyata tidak terbukti. Ini membuktikan bahwa Indonesia telah dewasa dalam berdemokrasi.

Belajar dari kasus di atas yang bedampak besar secara politik dan sosial semestinya polarisasi harus dihentikan karena mengancam keutuhan negara Indonesia. Polarisasi adalah bumbu-bumbu demokrasi yang akan muncul setiap Pilkada dan akan hilang pasca Pilkada. Gubernur baru bukan hanya milik kelompok yang memberikan suara, tetapi milik semua warga termasuk yang tidak mendukung. Pancasila sebagai payung besar kebhinekaan bangsa Indonsia menjadi tumpuan dan benteng terakhir menangkal serangan-serangan perpecahan dan anti pluralitas dan diversitas di Indonesia. Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi negara yang berlandaskan nilai-nilai keIslaman yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 45 dan juga nilai leluhur budaya, tradisi lokal, dan agama-agama lain yang sepakat mengakui keesahan Tuhan dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Kebhinekaan harus terdepan dalam berbangsa dan bernegara, tanpa melihat suku, agama dan aliran kepercayaan. Semua warga negara Indonesia berhak untuk dipilih dan memilih dalam pesta demokrasi dengan tidak melihat jenis warna kulit, ukuran mata, etnis dan juga agama.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *