Gender dan Minoritas

Ketimpangan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu persoalan besar bangsa Indonesia yang membutuhkan pendekatan dan strategi khusus terutama di daerah-daerah yang kurang maju. NTB dan Lombok khususnya termasuk daerah yang tingkat partisipasi perempuan dalam pembanguna masih kurang bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) 59.07%, begitu juga kesadaran tentang ekualitas gender di ruang-ruang publik masih sangat rendah. Pada saat yang bersamaan konstruksi gender dalam budaya Sasak tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja dan terlibat secara penuh, bahkan sebaliknya membatasi mereka dan menempatkan mereka pada posisi yang “holistik” sangat dihormati, dipuja, dimuliakan, dipingit, tidak boleh bekerja jauh dari orang tua, dan tidak boleh bergaul secara luas. Konstruksi budaya atas gender mainstream seperti ini menjadi tantangan besar ketika perempuan dan laki-laki harus beradaptasi dengan perubahan sosial-politik di Indonesia yang mengkampanyekan kebebasan dan menyediakan ruang dan akses yang ekual. Tidak ada pilihan lain bagi perempuan harus terlibat aktif di ruang publik untuk survive di tengah kuatnya persaingan dan tekanan ekonomi nasional dan global.

Studi gender dan keperempuanan begitu penting di Lombok dan juga NTB. Banyaknya perempuan yang memutuskan keluar menjadi TKW di Malaysia, Arab Saudi danTaiwan adalah titik balik dari perlawanan perempuan terhadap tekanan budaya dan ekonomi yang melilit kaum perempuan. Yang menjadi persoalan adalah ketika TKW mengalami pelecehan dan kekerasan seksual di negara tempat mereka bekerja. Sedangkan di rumah sendiri perempuan Sasak dan Samawa belum terlindungi secara maksimal terlihat dengan tingginya kasus kekerasan yang menimpa mereka dalam rumah tangga. Rendahnya SDM dan skill mereka tidak mampu membuat mereka bisa bersaing dengan baik dan memperoleh pekerjaan yang layak. Status “kota seribu janda” di NTB dengan pringkat nomor 4 nasional setelah Sumetera, Aceh dan Sulawesi dengan angka 58.60% menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk segera mencari solusi yang tepat.